Rabu, 18 Maret 2015 09:24 Wib
JAKARTA - Pemerintah dianggap masih santai dalam menghadapi pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Pasalnya, kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatasi hal tersebut masih bersifat jangka panjang, sehingga belum dapat dirasakan saat ini.
"Ini membuat sentimen pasar menjadi negatif, karena kalau dikira masih wajar pelemahan Rupiah kan berarti mereka tidak segera berupaya," ungkap Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati saat dihubungiOkezone, Selasa (17/3/2015).
Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi pelemahan Rupiah belum tentu efektif. Terlebih lagi kebijakan tersebut mulai berlaku 1 April mendatang.
Pemerintah memang telah mengeluarkan paket kebijakan yang dirasa dapat membantu mengatasi pelemahan Rupiah, yaitu insentif, bebas visa, penggunaan biofuel, bea masuk anti dumping, revitalisasi dan memperkuat industri reasuransi domestik. Namun hal tersebut dianggap masih kurang memperhatikan dampak jangka pendek.
"Kebijakan untuk jangka menengah memang diperlukan. Tapi juga diperlukan buat jangka pendek," ungkap Enny.
Pemerintah memang telah mengeluarkan paket kebijakan yang dirasa dapat membantu mengatasi pelemahan Rupiah, yaitu insentif, bebas visa, penggunaan biofuel, bea masuk anti dumping, revitalisasi dan memperkuat industri reasuransi domestik. Namun hal tersebut dianggap masih kurang memperhatikan dampak jangka pendek.
"Kebijakan untuk jangka menengah memang diperlukan. Tapi juga diperlukan buat jangka pendek," ungkap Enny.
Post a Comment